Pentingnya Riset Dalam Merumuskan Kebijakan Sosial

Pentingnya Riset Dalam Merumuskan Kebijakan Sosial – “Informasi merupakan hal terpenting dalam pengambilan kebijakan. Suatu negara dapat memenangkan perang hanya dengan mengetahui posisi strategisnya untuk menyerang lawannya.

Menurut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Peningkatan Daya Saing, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Guntur Iman Nefianto, “Informasi dan informasi merupakan isu yang sangat menarik dan menjadi tonggak penting di sejumlah negara, seperti kemenangan dalam peperangan, memenangkan pemilu dan sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi.” Guntur juga mencontohkan beberapa hal, antara lain apa yang terjadi saat perang Arab-Israel, kemenangan pemilu Donald Trump, dan apa yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk subsidi minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM). Data dan informasi harus digali dengan baik agar pengambilan keputusan tidak salah. Namun parameter yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi harus diperhatikan.

Pentingnya Riset Dalam Merumuskan Kebijakan Sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres), wakil presiden mendapat kewenangan untuk mengatur beberapa permasalahan, seperti permasalahan kemiskinan, stunting, kesejahteraan Papua, pertimbangan otonomi daerah, pembinaan olahraga, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, Staf Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Kantor Wakil Presiden juga memahami pentingnya data dan informasi dalam memberikan dukungan analitis kepada pejabat garda terdepan dalam bentuk pengembangan kebijakan terkait tugas Wakil Presiden. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Daya Saing pada Senin (26/09) mengadakan webinar seri 1 dengan topik Pemanfaatan data dan informasi untuk masukan kebijakan.

Panduan Lengkap: Pengertian Dan Panduan Umum Membuat Judul Skripsi

Webinar ini menghadirkan Chief Executive Officer (CEO) KataData Metta Dharmasaputra dan Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Dwi Retno Wilong Wahyu Utami sebagai narasumber. Webinar ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pejabat fungsional khususnya JFAK untuk menimba ilmu dari pengalaman narasumber dalam pengelolaan data.

Saat ini, pertumbuhan pengguna Internet di Asia Tenggara enam kali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengguna Internet sebelum pandemi. Namun literasi pengguna internet dalam mempercayai berita yang benar masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan KataData Insight Center (KIC), 60% masyarakat Indonesia masih percaya pada penipuan.

Metta mengatakan, berdasarkan pengalaman KataData dalam meneliti informasi yang disajikan di media digital, Indonesia masih kekurangan informasi yang baik dan terintegrasi. Padahal informasi tersebut sangat diperlukan bagi instansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

Pesatnya arus informasi yang tersebar di berbagai platform media juga membuka harapan di masa depan. Dalam 10 tahun ke depan, media akan bergerak melampaui informasi berbasis penelitian. Dengan intensifnya penggunaan media sosial dalam transmisi data penelitian, jika media tidak berpartisipasi dalam perubahan, informasi yang tidak berdasarkan hasil penelitian lambat laun akan musnah.

Mengurai Desa Dan Upaya Pengembangan Masyarakat Perdesaan

Meski demikian, Metta optimistis aksi penipuan yang kerap menimbulkan perpecahan di masyarakat akan berkurang berkat peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Caranya tentu saja dengan menyajikan informasi dan informasi yang benar melalui platform media sosial dengan cara yang menarik dan interaktif.

Dalam Webinar 1, Dwi Retno menjelaskan mekanisme kerja BPS berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Data Indonesia. Dalam Perpres ini, BPS ditunjuk sebagai lembaga pengelola data, Satu Data Indonesia. BPS bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan data yang diindeks. Data BPS tersedia di bps.go.id dan dapat diakses melalui telepon seluler atau dengan menandatangani Nota Kesepahaman/Pelaksanaan Kesepahaman untuk permintaan data tertentu.

Saat ini sistem pendataan yang dilakukan BPS dilakukan dengan metode canvassing, yaitu dengan melakukan sensus, survei, menyusun produk administrasi, atau menggunakan kemajuan teknologi. BPS mengakui survei tersebut hanya sekedar informasi pelengkap. Data utama berdasarkan sensus penduduk dan data Kementerian/Lembaga (M/A) pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Metode canvassing mempunyai anggaran yang besar dan waktu tunda sehingga seringkali tidak modern.

Menurut Dwi, berbeda dengan metode canvassing, Pusat Informasi Korea Selatan yang dikunjungi mengumpulkan informasi dari berbagai kementerian dan daerah secara kolaboratif. Informasi tersebut dikumpulkan oleh manajer departemen secara berkala dan merupakan informasi benar yang dapat dipercaya.

Soal Kompetensi Teknis Penyuluh Sosial

Asisten Wakil Menteri Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Setwapres Muhammad Zulqarnain mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada para peserta. Muhammad juga menyampaikan bahwa diperlukan paradigma baru dalam pengambilan kebijakan, yaitu informasi harus diperoleh dari sumber yang terpercaya, data harus dikemas dalam isi yang jelas dan terstruktur, dan bukan dalam bentuk kumpulan data yang sia-sia. Penyusunan kebijakan yang ada saat ini tidak boleh panjang-panjang, cukup satu atau dua halaman saja, namun harus berkualitas baik dan ringkas.

Para pengambil kebijakan memahami betapa pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Termasuk JFAK di Kantor Wakil Presiden yang terlibat dalam proses penyiapan bahan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia mempunyai banyak informasi penting dan menentukan. Selain itu, kehadiran orkestra yang handal dalam pengelolaan big data dari kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah, sangat diperlukan agar Satu Data Indonesia dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. (Thetanaya_Asisten Wakil Menteri Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Setwapres) Sosiologi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Bagi Anda, sosiologi bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dalam menghadapi perbedaan yang timbul dalam masyarakat, yang mencakup berbagai faktor sosial dan budaya.

Fungsi Sosiologi dalam Perencanaan Sosial Perencanaan sosial merupakan kegiatan yang mempersiapkan masa depan individu dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang mungkin timbul pada saat perubahan. Perencanaan sosial bersifat prediktif, yaitu: preventif, mempersiapkan sesuatu yang mungkin terjadi.

Fungsi sosiologi dalam penelitian adalah mencoba meningkatkan pengetahuan. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat. Kegiatan penelitian dalam sosiologi biasanya mengkaji berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Melalui penelitian diperoleh rencana yang baik untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Dari informasi yang diperoleh dari penelitian sosiologi, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan sosial, seperti cara mencegah kenakalan remaja dan menghilangkan masalah pengangguran, serta meningkatkan rasa melemahnya solidaritas antar warga.

Pdf) Pemetaan Riset Kebijakan Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Bibliometric Analysis

Fungsi sosiologi dalam pembangunan adalah perubahan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah. Proses pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik rohani maupun materil. Dalam pembangunan, Sosiologi berfungsi memberikan informasi sosial yang diperlukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

1) Tahap perencanaan: untuk menentukan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu diperlukan informasi yang relatif lengkap, yang meliputi: Pola interaksi sosial, kelompok sosial, pranata sosial, stratifikasi sosial.

2) Tahap implementasi. Hal ini diperlukan untuk mengontrol pelaksanaan kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya dengan melakukan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan mengamati perubahan yang terjadi.

3) Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis dampak sosial dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Pada periode ini, kekurangan juga bisa terungkap. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Implementasi Big Data Untuk Perumusan Kebijakan Publik

Peran sosiologi dalam memecahkan masalah sosial. Masalah adalah suatu keadaan yang dianggap sebagai masalah yang perlu dipecahkan. Permasalahan muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai dan pranata sosial. Disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, permasalahan sosial harus mempunyai solusi tersendiri.

Peran Sosiologi 1) Sosiolog sebagai ahli penelitian. Sosiolog melakukan penelitian ilmiah. Tujuannya untuk mencari informasi tentang kehidupan sosial masyarakat.

A. Tahap perencanaan: untuk menentukan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu memerlukan informasi yang lebih rinci, yang meliputi: Pola interaksi sosial, kelompok sosial, pranata sosial, stratifikasi sosial

B. Tahap implementasi. Hal ini diperlukan untuk mengontrol pelaksanaan kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya dengan melakukan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan mengamati perubahan yang terjadi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

C. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis dampak sosial dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Pada periode ini, kekurangan juga bisa terungkap. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Referensi: Shri Uji Parthivi, S.Sos. M.Pd. 2020. Modul Belajar Sosiologi SMA. Jakarta: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN. Indonesia terus mempersiapkan diri menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun upaya mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan di negara ini.

Seperti yang terjadi pada tahun 2020. Saat ini merupakan masa yang sulit bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan berbagai aspek perekonomian. Pada triwulan I tahun 2020, pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 2,97 persen. Kemudian turun hingga minus 5,32 persen pada kuartal berikutnya.

Indonesia juga resmi mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi triwulanan negatif 3,49 persen pada triwulan III. Pertumbuhan ekonomi secara umum pada tahun 2020 diperkirakan minus 1,7 hingga 0,6 persen.

Pentingnya Rujukan Data Dan Kebijakan Nasional Untuk Mitigasi Kenaikan Muka Air Laut Di Indonesia

Dampak perlambatan ekonomi tercermin dari banyaknya pekerja yang terkena PHK. Menurut BPJS Kementerian Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan, lebih dari 2,8 juta pekerja terkena dampak langsung COVID-19. Banyaknya pengangguran tentunya harus ditanggulangi karena dapat menghambat produktivitas negara.

Padahal, menurut jurnal “Political Economy of the Middle Income Trap: Problems of Promoting Innovative Capabilities in Latin America, Asia and Beyond”, disebutkan bahwa basis utama negara berkembang adalah produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Produktivitas juga berperan penting dalam mencegah jebakan pendapatan menengah.

Pemerintah sedang mencoba berbagai cara untuk mengurangi dampaknya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diluncurkan dengan anggaran Rp695,2 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, kementerian/lembaga sektoral (C/L) dan pemerintah daerah, korporasi, insentif dunia usaha, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).

Ilustrasi kegiatan UMKM menggunakan alat pelindung diri (APD) di tengah pandemi COVID-19. Kredit: Adi Maulana Ibrahim

Pentingnya Penelitian Sosial Dalam Kebijakan Publik

Dalam jangka pendek, diperlukan respons segera untuk memitigasi guncangan ekonomi. Namun, pandemi ini